Salah satu penyebabnya adalah belum adanya mekanisme pembiayaan karbon guna mengoptimalkan manfaat. Hal ini terungkap dari laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis Selasa, 9 Desember 2014.
UNEP memerkirakan, kerugian ekonomi akibat kerusakan hutan mangrove – yang kaya simpanan karbon – mencapai $42 miliar per tahun. Tingkat kerusakan hutan mangrove ini 3–5 kali lipat lebih cepat dibanding jenis hutan lain di darat.
Sebanyak 90% hutan mangrove dunia terletak di negara-negara berkembang dan sebagian besar dari hutan mangrove itu kini terancam kelestariannya. Padahal, hutan mangrove bisa menjadi aset bagi negara berkembang untuk membantu target pengurangan emisi dunia dan mencegah kenaikan suhu bumi di atas 2°C.
Laporan ini menyatakan, para pembuat kebijakan dan pasar keuangan dunia perlu menciptakan mekanisme penghitungan karbon bagi hutan mangrove dan lahan-lahan basah lain yang terletak di wilayah pesisir. Tujuannya adalah sebagai insentif dalam restorasi dan pelestarian hutan mangrove pada masa datang.
Proyek pelestarian hutan mangrove sudah dilaksanakan di berbagai negara termasuk Kenya, Senegal, Bengal Barat, dan Sumatra, Indonesia. Kasus di Afrika Tengah menunjukkan, jika hutan mangrove rusak, negara harus menanggung kerugian untuk membangun dinding pantai (seawalls) buatan pencegah rob dengan biaya US$11.286 per hektar dan biaya untuk membangun infrastruktur di sepanjang pantai guna mencegah erosi sebesar US$7.142 per hektar atau US$151.948 per hektar untuk hutan mangrove di perkotaan.
Redaksi Hijauku.com